Logika Administrasi vs Logika Masyarakat

KTP

Teringat tadi pagi (Senin, 23/07/2012) ada seorang warga Kelurahan Berbas Pantai yang hendak mengurus KTP. Karena tidak memiliki kelengkapan adminsitrasi yang dipersyaratkan, maka warga tersebut tidak dapat diberikan pengantar untuk mendapatkan KTP. Merasa mengalami penolakan, ia pun menyatakan kekecewaannya karena menganggap diabaikan haknya sebagai warga negara. Meskipun saya tidak terlibat dalam permasalahan warga tadi, saya berpikir keras untuk menemukan celah yang sekiranya dapat memperbesar radius pemahaman agar terjadi titik singgung antara logika administrasi dan logika masyarakat. Harapan saya mungkin hanya mimpi yang muluk-muluk, tetapi karena saya juga pernah mengalami beberapa kali penolakan pelayanan administrasi dengan masalah yang sama sehingga melihat kejadian tadi seperti mengorek-ngorek kembali perasaan tidak nyaman yang pernah saya alami. Sebagai orang yang sedikit maklum dengan seluk-beluk dan prosedur administrasi, secara logika saya bisa menerima. Tetapi menghadapi warga yang hanya berharap kedatangannya untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan, maka tidak mudah mempertemukan antara keinginan yang dilandasi pemahaman yang sangat sederhana dengan tetek bengek adminstrasi yang prosedural.

Saya sedikit arogan dengan mengacak-acak sistem administrasi yang telah dibakukan meskipun hanya dalam ide-ide konyol saya. Saya merasa bahwa sistem itu terlalu kejam, tidak berperasaan dan saya begitu yakin bahwa sistem administrasi tidak melibatkan unsur-unsur emosi dalam penyusunannya. Saya mengerti bahwa tertib administrasi itu dibuat untuk menjaga keakuratan dan konsistensi data sehingga dapat menghindari terjadinya pemalsuan dan penipuan yang dapat berujung pada kejahatan adminsitratif. Apapun alasannya, saya hanya ingin melihat bahwa sistem administrasi itu menjadi bersahabat dengan kepentingan masyarakat yang sekaligus berfungsi menjaganya dari kepentingan yang dapat merusak sistem itu sendiri.

Terkait dengan syarat administrasi yang sering tidak dapat dipenuhi oleh klien karena suatu hal yang menyulitkan baginya, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik seharusnya dapat menciptakan suatu sistem pelayanan pendampingan sehingga klien tidak merasa tertolak, tetapi terbantu mendapatkan haknya. Ekstensi pelayanan ini sifatnya tidaklah dimaksudkan untuk memberikan dispensasi yang justru dapat mengacaukan sistem administrasi. 

Perlukah Pembinaan Keagamaan bagi PNS?

Ada perkembangan menarik pada pembinaan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bontang di mana CPNS yang beragama Islam akan dilaksanakan tes membaca Al-Qur'an. Jika tidak salah, beberapa tahun yang lalu (2003) juga pernah dilaksanakan kegiatan sama tapi entah mengapa program itu lenyap entah ke mana dan baru dimulai kembali tahun 2010 kemarin. Tentunya kegiatan ini harus mendapatkan sambutan yang positif di tengah kegersangan rohani PNS yang yang selama ini direkrut hanya berdasarkan hasil tes 'kilat' yang belum tentu menjamin kualitas PNS yang bersangkutan dari segi kemampuan bekerja sesuai bidangnya.  Belum lagi ditambah dengan rekruitmen CPNS melalui jalur honorer yang sudah jelas menjadi beban negara karena terpaksa diangkat tanpa mempertimbangkan kompetensi bahkan pemaksaan formasi yang tidak urgen. Tahap seleksi CPNS seperti ini tergolong sangat instan sehingga pembinaan dan pembekalan pasca seleksi  menjadi suatu yang mutlak. Salah satu kegiatan formal yang dilaskanakan adalah adanya Latihan Prajabatan bagi CPNS sebelum diangkat menjadi PNS. 

Sekarang kita tidak akan membahas seberapa efektif Latihan Prajabatan membekali CPNS untuk menunaikan tugasnya nanti, tetapi adanya tes baca Al-Qur'an bagi CPNS yang muslim (atau tes yang disesuaikan bagi yang beragama lain) memberikan ruang bagi kita untuk sejenak merenungkan seberapa penting kegiatan tersebut dilaksanakan dan seberapa banyak manfaatnya. Kita tidak perlu apriori dengan upaya ini karena sekecil-kecilnya aktifitas yang positif pasti terselip sederet guna dan makna. Membaca Al-Qur'an bagi umat Islam merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki seorang muslim untuk mampu memahami dan mengamalkan Islam sesuai tuntunan. Namun perlu diperjelas bahwa jika tujuan dari tes ini karena jika hanya dimaksudkan sebagai penyaringan tentu tidak akan memberi manfaat apa-apa jika kemudian tidak ada konsekuensi dan tindak lanjut baik bagi yang tidak lulus maupun yang lulus tes.

Jika kita kembali kepada inti dari tes membaca Al-Qur'an sebagai pembinaan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, maka diharapkan dapat memberikan penguatan karakter keislaman yang ditandai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, keteguhan memegang amanah dalam menjalankan tugas. Tetapi apakah langkah ini sudah cukup untuk memperbaiki akhlak seseorang yang menunjukkan peningkatan iman dan taqwanya? Jika demikian maka tentu tidak akan kita temui seorang pegawai yang bisa membaca Al-Qur'an melakukan korupsi, membuat laporan fiktif dan bukti transaksi palsu, atau mangkir dari pekerjaan tanpa alasan yang jelas. Terhadap kasus seperti ini mungkin kita akan berdalih bahwa itu hanyalah perbuatan beberapa oknum yang tidak ada hubungannya dengan bisa atau tidak bisanya membaca Al-Qur'an. Sebagian kita dapat menerima alasan tersebut jika yang dimaksudkan membaca Al-Qur'an adalah melisankan atau melafalkan rangkaian kata dan kalimat yang tertulis dalam sebuah buku bernama Al-Qur'an.

Dari sini kita perlu memahami tentang makna membaca Al-Qur'an bagi seorang muslim. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa membaca Al-Qur'an merupakan kompetensi dasar yang memiliki indikator-indikator yang harus dapat dicapai agar aktifitas membaca Al-Qur'an menjadi warna pribadi dan kehidupan seorang muslim. Hal ini berarti bahwa tes membaca Al-Qur'an bagi CPNS seharusnya diposisikan sebagai langkah awal yang harus diikuti dengan langkah-langkah berikutnya untuk sampai pada tujuan yang hendak dicapai yakni pembentukan karakter, pembinaan akhlak mulia dan peningkatan kesalehan agar menjadi pegawai yang dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, amanah, beretos kerja dan berprestasi tinggi.

Di tengah kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang tetap menipis, pegawai negeri yang menjadi ujung tombak pencitraan pemerintah harus dapat menunjukkan kepribadian yang layak untuk dipercaya. Kita tidak beranggapan bahwa semua pegawai negeri memiliki prilaku yang korup, tetapi kekosongan ruang pembinaan keagamaan bagi pegawai negeri memberikan peluang yang lebih luas ke arah itu. Sejauh ini kita belum pernah mendengar adanya program khusus bagi pegawai negeri yang bertujuan melaksanakan pembinaan keagamaan secara intensif. Apa perlu? 

'Pil Karet' Cita Rasa Berbas Pantai

Ada yang pernah telan Pil Karet? Atau sama sekali belum pernah melihat atau mendengar sejenis pil yang terbuat dari karet? Kalo belum, yok kita coba mencicipi 'Pil Karet' khas produksi masyarakat Berbas Pantai.

Kurang lebih dua pekan terakhir ini, masyarakat dan aparat Kelurahan Berbas Pantai disibukkan dengan pesta demokrasi tingkat RT dimana masa kepengurusan RT yang lama telah berakhir sehingga perlu diadakan Pemilihan Ketua RT yang baru yang selanjutnya akan menyusun kepengurusan untuk masa 3 (tiga) tahun ke depan (Periode 2011-2014) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Istilah Pemilihan Ketua RT memang sudah dikenal, tetapi jika istilah tersebut diakronimkan dan kemudian diplesetkan lagi menjadi 'Pil Karet' mungkin belum banyak dikenal. Yang pastinya istilah Pil Karet bukan istilah resmi, hanya istilah guyonan teman-teman di kelurahan yang dimaksudkan untuk mempermudah penyebutannya. Jadi sekarang cukup jelas maksud Pil Karet tersebut di atas, dan bagi yang semula penasaran tidak perlu lagi 'berburu' pil karet sekedar untuk mencicipi atau menuntaskan rasa penasarannya.

Pelaksanaan pemilihan ketua RT di Kelurahan Berbas Pantai tidak dilaksanakan secara serempak. Dari pihak kelurahan hanya memberikan batasan jadwal pelaksanaan mulai tanggal 13 - 24 Juni 2011 dan hasilnya harus disampaikan ke kelurahan paling lambat tanggal 27 Juni 2011. Berdasarkan monitoring pelaksanaan sebenarnya ada beberapa RT yang terpaksa melewati jadwal yang ditentukan karena adanya berbagai permasalahan di internal RT masing-masing. Teknis pelaksanaan pun bervariasi dari setiap wilayah RT, mulai dari yang sangat sederhana hingga yang terkesan agak meriah dengan mengadopsi teknis pelaksanaan Pemilu atau Pemilukada.

Ada beberapa hal menarik, unik, seru bahkan 'lucu-lucuan' dalam pelaksanaan pemilihan RT kali ini. Di sini hanya akan diberikan beberapa sampel untuk memberikan gambaran keunikan tersebut.

Seperti pelaksanaan pemilihan pada hari Minggu, 26 Juni 2011 dimana ada tiga RT yang melaksanakan pemilihan yakni RT. 07, RT. 11 dan RT. 20. 

KANDIDAT : Rohani dan Abdullah, calon Ketua RT. 07

Pemungutan suara untuk RT. 07 mengambil lokasi di samping Masjid Asyyuhada, Jl. Sultan Hasanuddin. Pelaksanaannya cukup tertata rapi, mulai dari kepanitiaan, logistik pemilihan hingga tempat pemungtan suara yang terkesan mewah untuk ukuran pemilihan Ketua RT. Seperti diungkapkan oleh Kasi Tata Pemerintahan Kelurahan Berbas Pantai, Dimas Saputro, S.STP. sesaat setelah acara penghitungan suara bahwa pelaksanaan pemilihan di RT. 07 termasuk yang paling rapi. Hal ini ditandai dengan kesiapan panitia yang cukup baik, adminstrasi pemilihan yang tertata lengkap dan rapi, tempat pemilihan yang representatif. Untuk kebutuhan logistik pemilihan, panitia menyiapkan bilik suara, kotak suara, surat suara yang yang didesain seperti suarat suara Pemilu yang dilengkapi dengan foto, nama dan nomor urut calon Ketua RT.

ALA PEMILU : Model kertas suara pemilihan ketua RT. 07

MEGAH : Tempat Pemilihan Ketua RT. 07 menggunakan tenda

Sebelumnya ada prediksi bahwa pelaksanaan pemungutan suara di RT. 07 dan RT. 20 akan berlangsung seru karena ada kumungkinan terjadi perolehan suara yang cukup bersaing. Namun untuk RT. 07 ternyata prediksi tersebut agak meleset karena hasil perolehan suara menunjukkan kemenangan yang cukup signifikan di pihak Rohani yang dikenal sebagai Ketua RT. 07 periode sebelumnya dengan perolehan suara sebanyak 65 sedangkan rivalnya, Abdullah hanya mampu meraih 22 suara.

SIGNIFIKAN : Kemenangan di pihak Rohani

Kemenangan di pihak Rohani sebagai Ketua RT. 07 Kelurahan Berbas Pantai periode 2011-2014 disambut dengan suka-ria warga yang ditunjukkan dengan aksi mengguyur air Si Pemenang yang menyebabkan ia terpaksa berbasah ria di antara kerumunan warga. Ucapan selamat pun disampaikan oleh seluruh warga termasuk beberapa warga lain dan aparat kelurahan yang turut menyaksikan acara 'akbar' tingkat RT tersebut.

BASAH : Yang menang diguyur air

Tidak ketinggalan Abdullah yang harus menerima kekalahan pun turut mengucapkan selamat kepada Rohani atas terpilihnya sebagai ketua RT. 07.

KOMPAK : Yang kalah harus terima

Nuansa agak berbeda terlihat pada pemilihan Ketua RT. 11 yang berlangsung di salah satu rumah warga. Warga cukup antusias mengikuti prosesi pemilihan. Seperti halnya di RT. 07, pemilihan di RT. 11 diikuti oleh dua orang kandidat yaitu Ambo Ala yang juga merupakan Ketua RT periode sebelumnya bersaing dengan Ida. Ada fenomena menarik dari pemilihan ketua RT di Kelurahan Berbas Pantai dimana diramaikan oleh kandidat dari kaum perempuan termasuk Rohani di RT. 07 dan Ida di RT. 11.

ANTUSIAS : Kerumunan warga di lokasi Pemilihan Ketua RT. 11 

Jika prediksi awal terhadap pemilihan di RT. 07 meleset, berbeda dengan RT. 11 yang semula diduga akan cukup ketat persaingannya. terbukti dari hasil perolehan suara yang cukup seimbang dimana Ambo Ala memperoleh 55 suara dan Ida memperoleh 52 suara dan 1 suara batal. Perbedaan tipis ini membawa Ambo Ala melanjutkan kepemimpinannya di RT. 11. Sama halnya dengan perlakuan yang diterima Rohani saat menuai kemenangannya, Ambo Ala pun tak dapat terhindarkan dari guyuran air warga yang sejak awal sudah menyiapkannya walaupun kurang tepat mengenai sasaran ketika seorang warga terpaksa kena basah karena berada di dekat target penyiraman.

TIPIS : Ida harus mengakui 'kesaktian' Ambo Ala

SERIUS : Suasana penghitungan suara di RT. 11

MASIH SAKTI : Ambo Ala memenangkan pertarungan

Di tempat lain, tepatnya di Gedung Terpadu Kelurahan Berbas Pantai, susana lebih adem dalam acara pemilihan Ketua RT. 20 dimana diusung tiga orang kandidat yakni Burhanuddin yang juga merupakan Ketua RT periode sebelumnya bersaing dengan Ratnawati dan Jamaluddin. Teknis pemilihan di tempat ini cukup sederhana dibanding dengan dua RT yang telah disebutkan sebelumnya. Meskipun di sini disiapkan bilik suara dan kotak suara, tetapi kertas suara masih menggunakan standar dari kelurahan berupa potongan kertas dengan tanda khusus. Pemberian tanda pilihan pun dengan cara menulis nomor urut calon di kertas tersebut, berbeda dengan RT. 07 dan RT. 11 dengan cara mencoblos. 

Sudah diduga sebelumnya bahwa Burhanuddin masih tetap berjaya dalam pencalonan kali ini. Hal ini diyakini mengingat sepak-terjang Burhanuddin selama menjabat ketua RT masih lebih dapat diandalkan dibanding dengan 2 calon lainnya.  Keyakinan ini tidak meleset ketika terbukti perolehan suara Burhanuddin saat perhitungan sebanyak 74, Ratnawati 17, Jamaluddin 12 dan 1 suara batal.

MASIH BERJAYA : Burhanuddin kembali memimpin RT. 20

KENA SIRAM : Ya...., basah deh....!!!

Masih banyak kisah unik yang lain di balik hiruk pikuk Pil Karet ala Berbas Pantai dimana di sini terdapat 24 RT. Ada yang terpilih secara aklamasi karena tidak ada calon lain yang menjadi rivalnya. Ada yang terpilih secara mutlak secara tak terduga seperti yang terjadi pada RT. 15 dimana Abdul Hamid terpilih kembali. Dan masih banyak lagi hal-hal terpendam lainnya yang dapat menjadi cerita unik jika diangkat dan dikisahkan dengan penuturan yang khas seperti khasnya Pil Karet yang diproduksi dengan cita rasa Berbas Pantai.

Foto-Foto Lainnya

Suasana di  kediaman Ambo Ala

Penghitungan suara di RT. 07

Penghitungan suara di RT. 20

Sambutan Kasi Tata Pemerintahan, Dimas Saputro, S.STP. di RT. 07

Kerumunan warga yang ingin menyaksikan penghitungan suara di  RT. 11

Video

                                                        Sambutan Ketua RT. 07 terpilih

Bantu Pembangunan Masjid Nurul 'Ain

'Mesjid kampung'. Sebenarnya saya bertanya-tanya setelah melihat tulisan yang terpampang di bagian depan dinding mesjid ini. Mengapa mesjid kampung? Entahlah. Saya sendiri tidak begitu mengerti sistem tata nama atau klasifikasi masjid di Indonesia. Yang pasti masjid ini terletak di sebuah dusun yang sebenarnya tidak begitu terpencil, apalagi kampung ini sudah terjangkau jaringan listrik PLN. Dari segi transportasi juga tidak terasing karena kendaraan bermotor roda dua atau lebih juga sudah berlalu  lalang di tempat ini. Hanya saja infrastrukturnya tidak begitu mendukung karena badan jalannya masih tanah yang sudah pasti saat hujan jalannya jadi becek. Begitu pula pada saat panas dan kering akan berdebu.

Masjid Nurul Ain, satu-satunya mesjid di kampung Waetuwo, Desa Arallae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.   Tidak ada catatan  pasti kapan masjid ini mulai dibangun. Tapi berdasarkan penuturan warga setempat, masjid tersebut dibangun sekitar tahun 1970-an.  Pada saat itu bangunan masih terbuat dari kayu dimana dinding dan lantainya terbuat dari kayu cendana. Sekitar tahun 1980-an, masjid ini pernah dipugar dan dibangun kembali secara permanen dengan model dan konstruksi yang sangat sederhana. Seiring dengan perjalanan waktu, kondisi masjid yang menjadi satu-satunya tempat beribadah masyarakat sekitar ini sudah tidak layak. Dari segi fisik sudah mulai usang dan tidak nyaman sebagai tempat ibadah. Begitupula daya tampung jamaah sudah tidak memadai.

Masjid Nurul 'Ain

Menyadari arti penting masjid Nurul 'Ain bagi waraga kampung Waetuwo, maka atas inisiatif pengurus masjid, pada awal tahun 2011, masjid ini kembali akan dipugar. Dengan modal swadaya masyarakat, mulailah diapasang fondasi untuk mengawali pembangunan masjid tersebut. Hingga beberapa bulan berjalan, pembangunan berhenti pada tahap pemasangan fondasi karena tidak cukup anggaran untuk melanjutkan tahap pembangunannya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pengurus adalah membuat proposal bantuan pembangunan kepada pemerintah daerah setempat tetapi hingga saat ini belum ada tanggapan sama sekali.


Sebagai bentuk kepedulian, maka bersama catatan singkat ini dibuka kesempatan kepada para dermawan untuk turut ambil bagian dalam aksi amal jariyah membantu pembangunan masjid tersebut. Semoga dengan uluran tangan bagi para dermawan akan membuka cahaya yang menjadikan warga kampung ini sebagai pencinta masjid dengan senantiasa memakmurkannya, menjalankan aktifitas ibadah dengan khusyu'.
Bagi para dermawan yang berniat membantu dapat menghubungi pengurus Masjid Nurul 'Ain :

• Ketua : Bpk. H. Amir / No. HP. 0813 5593 8563
• Sekretaris : Ibu Armawati / No. HP. 0852 4256 5223
• Bendahara : Bpk. Muchtar / No. HP. 0813 3972 1195

Alamat : Waetuwo, Desa Arallae, Kec. Kahu, Kab. Bone, Sulawesi Selatan.
Atau dapat menyalurkan bantuannya melalui rekening Bank BRI nomor 3421-01-017676-53-2 a.n. Muchtar.

Sumber : http://bunyamien.blogspot.com/2011/06/pembangun-masjid-nurul-ain.html 

MUSRENBANG Kelurahan Berbas Pantai Tahun 2011

Kalo belum kenal ama yang namanya Musrenbang, luangkan waktu Anda sejenak untuk berkenalan dengannya. Siapa tahu melalui pekenalan ini Anda akan tertarik lantas jatuh hati padanya lantas jadian deh.., hehee... Nah, berhubung kami-kami ini adalah penunggu Kantor Kelurahan Berbas Pantai (hantu pantai kali), maka yang kami perkenalkan ini adalah anak bungsu dari Musrenbang yaitu Musrenbang Kelurahan yang lahir dari rahim kelurahan (Awas lho, pikirannya disetel ulang biar ga miring). Silakan simak baik-baik ya, dari ujung bibir sampai garis leher. Apaan sih, hehe ngaco ah.

Nah, ini dia orangnya. Musrenbang Kelurahan atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) kelurahan untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Kelurahan dilaksanakan setiap bulan Januari dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan. Ini versi resmi menurut Bappenas, tapi coba perhatikan tuh kata 'setiap bulan Januari'. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan setiap bulan Januari. Tapi mengapa kok Musrenbang di Kelurahan Berbas Pantai diadakan pada tanggal 22 Februari 2011...? Apa pasal? Ya udah ah, itu bukan urusan kita. Kalo ada yang salah dari hal ini, biarkan yang lebih paham tentang hal ini yang bertanggung menjawab atas segala dosa-dosa dan kesalahan mereka yang telah membuat perencanaan tidak semestinya. Lanjut nih gan. Lebih lanjut dikatakan bahwa Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah keluarahan, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan kelurahan, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar kelurahan.

Terkait dengan Musrenbang di tingkat Kelurahan Berbas Pantai yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2011 bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Lurah Berbas Pantai seperti biasanya menjadi ajang curahan harapan warga yang diwakili oleh ketua-ketua RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda. Sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kelurahan, bahwa kegiatan dimaksud didahului dengan Rembug Warga yang dilaksanakan di tingkat RT. Rembug Warga tuh siapa lagi ya? Ya itu dia, ibarat berudu atau kecebong yang belum jadi kodok. Berudu sebenarnya kodok juga, cuma karena masih kecilnya sehingga ia disebut berudu. Nyambung ga coy? Udah lah yang penting paham kan yang dimaksud Rembug Warga? Astagaaa...., belum paham juga? Baiklah, kalo gitu lain kali kalo ada "Pelatiahan Rembug Warga" nanti kita undang ya? Ga usah tanya lagi apaan tuh Pelatihan Rembug Warga, nanti tambah bingung lo. (Kita-kita sih baru dengar/baca istilah itu, hahahaa....:).

Mengapa Harus Ada Musrenbang? 

Pastinya ada tujuannya dong. Tujuan Musrenbang Kelurahan adalah :

1. Menyepakati prioritas kebutuhan/masalah dan kegiatan kelurahan yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Kelurahan dengan pemilahan sebagai berikut :
• Prioritas kegiatan kelurahan yang akan dilaksanakan sendiri oleh kelurahan dan dibiayai melalui alokasi anggaran kelurahan atau dana swadaya masyarakat kelurahan;
• Prioritas masalah dan kegiatan kelurahan yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai oleh APBD kabupaten/kota atau APBD provinsi;
2. Menyepakati Tim Delegasi kelurahan yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di kelurahannya pada Forum Musrenbang Kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah/SKPD tahun berikutnya.

Setelah diadakan Musrenbang, tentunya ada hasil yang diharapkan. Hasil yang dimaksudkan adalah :

1. Daftar prioritas kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Kelurahan untuk tahun anggaran yang direncanakan;
2. Daftar prioritas masalah daerah yang ada di kelurahan untuk disampaikan di Musrenbang kecamatan;
3. Daftar nama Tim Delegasi Kelurahan yang akan mengikuti Musrenbang kecamatan. (3 orang atau 5 orang; bila 3 orang, minimal 1 orang perempuan; bila 5 orang, minimal 2 orang perempuan);
4. Berita Acara Musrenbang kelurahan. 

Pada Musrenbang Kelurahan Berbas Pantai yang dilaksanakan Selasa pagi, turut hadir dalam kegiatan tersebut adalah perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bontang, perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bontang, perwakilan dari Kecamatan Bontang Selatan dan tentunya tidak boleh ketinggalan Pejabat Tertinggi di Kelurahan Berbas Pantai yang dalam hal ini tidak diwakilkan, tapi dikomandoi sendiri oleh Lurah Berbas Pantai, H. Usman HM., S.T. Dalam acara curah harapan masyarakat tersebut, ketua-ketua RT kembali mempertegas usulan warganya yang telah direkapitulasi sebelumnya. Namun ternyata ada juga ketua-ketua RT tidak mengumpulkan hasil rembug warganya. Dapat ditebak alasan mereka, bahwa mereka sudah bosan mengajukan usulan untuk pembangunan, tapi merasa tidak pernah direspon. Meskipun tak bisa dibenarkan seluruhnya, tapi itulah sifat asli manusia yang selalu tergesa-gesa dan tidak sabar hedak mewujudkan harapannya. Sedangkan dari beberapa usulan warga yang masuk, masih terlihat banyak usulan yang masih mengulang dari usulan-usulan tahun sebelumnya yang belum juga terealisasi. Nah, ini nih yang patut dapat acungan jempol. Tak pernah bosan bersuaha dan tetap optimis dengan tetap berpikir positif bahwa yang diusulkan saja belum tentu terwujud, apalagi jika tidak diusulkan. 

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan, tentunya sedapat mungkin setiap usulan berusaha diakomodir agar dapat terealisasi dengan tetap memperhatikan skala prioritas. Jika memungkinkan, usulan yang dapat diakomodir di tingkat kelurahan, akan diupayakan untuk dilaksanakan menggunakan Anggaran Program Peningkatan  Infrastruktur Lingkungan Kelurahan yang dikenal secara tidak resmi sebagai dana Block Grant. Sedangkan usulan-usulan lainnya akan dilanjutkan pada Musrenbang tingkat Kecamatan sampai ke jenjang-jenjang berikutnya. Sebagai Tim Delegasi untuk mewakili Kelurahan Bebas Pantai ke Murenbang tingkat Kecamatan Bontang Selatan, maka disepakati 3 orang wakil yaitu:

1. H. Burhan (Tokoh masyarakat/Pokja Kelurahan Sehat)
2. Sjahruddin (LPM)
3. Zainuddin (Karang Taruna) 

Nah, sodara-sodara! Demikianlah perkenalan singkat dengan Musrenbang Kelurahan, sekaligus informasi sekilas tentang pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan.  

Ada Tikus di Kantor

Resah dan gelisah.., etts, tapi ini bukan penggalan sebuah lagu jadul. Ini gara-gara tikus-tikus yang suka ambil alih ruangan saat jam kantor sudah usai. Maklumlah, mereka ga punya kewajiban untuk masuk sesuai jam kantor seperti halnya pegawai kelurahan yang selalu dihimbau untuk menjaga kedisiplinan. Karena kebiasaan tikus-tikus itu ngantor di malam hari, maka pada pagi harinya pasti menitipkan kenang-kenangan berupa bulatan lonjong berbentuk kristal hitam dengan bau yang khas. Inilah pangkal resah dan gelisah sebagaimana di awal tadi didendangkan, eh.., maksudnya disebutkan.

Tapi ngomong-ngomong soal tikus, kenapa ya tikus itu selalu jadi simbolisasi koruptor? Apa sih kemiripan antara tikus dengan koruptor? Daripada pusing nebak-nebak tanpa dasar yang jelas, mending saksikan tayangan berikut :

 

Ada juga nih puisi menarik oleh Heru Sylvanata yang berjudul "KORUPTOR DAN TIKUS KANTOR" mencoba menelusuri perbedaan (atau kemiripan?) makna Tikus Kantor ala Iwan Fals dengan Koruptor ala Slank. Bagi yang berminat mengidentifikasi diri, lebih mirip mana di antara keduanya, silakan klik pada judul puisi di atas atau klik di sini

Rapat Koordinasi Awal Pekan

Pagi, Senin tanggal 14 Februari 2011, Lurah Berbas Pantai bersama seluruh Kasi dan Staf mengadakan rapat koordinasi bertempat di Kantor Lurah Berbas Pantai. Rapat yang dipimpin oleh Lurah, H. Usman HM.,S.T. tersebut membicarakan berbagai hal mengenai pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2011 di Kelurahan Berbas Pantai.  

Seperti biasanya, Lurah selalu menekankan tentang kedisiplinan pegawai dimana pada kesempatan tersebut kembali menghimbau kepada seluruh stafnya untuk selalu menjaga dan meningkatkan kedisiplinan. Beberapa hal yang dibicarakan terkait kegiatan kantor diantaranya tentang persiapan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang dijadwalkan pada tanggal 22 Februari 2011 untuk tingkat Kelurahan Berbas Pantai. Pada kesempatan tersebut, Kasi Tata Pemerintahan, Dimas Saputro, S.STP. kembali mengingatkan tentang kesiapan pelaksanaan Musrenbang terutama masalah anggaran. Hal ini disampaikan mengingat hingga hari ini (Senin, 14/02/2011) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) belum keluar sehingga diperlukan dana talangan untuk membiayai kegiatan tersebut. Hal lain yang juga disampaikan adalah mengenai perlengkapan/fasilitas kantor yang perlu dibenahi mengingat kegiatan sering terhambat karena terbatasnya dan ada beberapa fasilitas yang butuh perbaikan.